Berbagai Respon Politikus Terhadap Anies Baswedan Terkait Kasus Anggaran

Kasus anggaran DKI Jakarta masih terus menjadi perbincangan public. Respon dari public berupa kritik maupun dukungan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan  hingga menyeret ke berbagai parpol dan anggota DPR yang lain. Bahkan kini nama mantan Gubernur yang pernah memimpin DKI Jakarta sebelum Anies, Ahok pun juga turut di perbincangkan.

Begitu ramai di kritik oleh public Anies pun berdalih bahwa anggaran dengan system ngawur itu sudah ada sejak lama yakni bertahun-tahun sebelum dirinya menjabat.

Artinya, sejak masa kepemimpinan Ahok pun anggaran dengan system yang di bilang ngawur sudah pernah terjadi.

Anies menyalahkan system e-budgeting atau penganggaran elektronik yang merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya.

Menurutnya, system e-budgeting tidak bisa di katakan smart/ pintar sebab tidak bisa mendeteksi anggaran yang ngawur.

“kalau ini adalah smart system, dia bisa melakukan pengecekan, verifikasi, bisa menguji. Saat ini system digital tapi masih mengandalkan manual untuk verifikasi sehingga kalau mau ada kegiatan-kegiatan akhirnya jadi begini ketika menyusun RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah),” jelas Anies saat di temui di Balai Kota Jakarta Rabu 30 Oktober yang lalu.

Akan tetapi sikap Anie justru menuai banyak kritik dari berbagai pihak karena di nilai tidak mencerminkan sikap seorang pemimpin sebab menyalahkan system anggaran e-budgeting. Pihak yang mengkritik pun bahkan datang dari partai yang dulu pada Pilkada DKI 2017 ikut mendukung dirinya yaitu Partai Gerindra,PKS hingga PAN.

Berbagai Respon Politikus Terhadap Anies Baswedan Terkait Kasus Anggaran

Respon Politikus

Politikus PKS “Anggaran Janggal Sebab Pengawasan Lemah”

Menurut Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS)DPRD DKI Jakarta Mohammed Arifin, anggaran yang janggal bisa muncul dalam anggaran APBD DKI 2020 karena kursi wakil gubernur masih kosong. Hal tersebut menyebabkan pengawasan oleh lembaga eksekutif lemah.

“ini kelemahan pengawasan, salah satunya tidak adanya wagub” ujar Mohammad Arifin di Gedung DPRP DKI Jakarta.

Tugas Wakil Gubernur menurut Arifin sendiri salah satunya adalah mengawasi anggaran. Kursi kosong yang di tinggalkan oleh Sandiaga Uno pun akhirnya berimbas pada lemahnya pengawasan anggaran APBD.

“Itu salah satu dampaknya. Kekosongan Wagub berimbas ke pengawasan anggaran jadi lemah” sambun nya.

Politikus Gerindra “Salahkan Sistem Bukan Jiwa Pemimpin”

Sementara itu politikus dari partai Gerindra Inggrad Joshua lebih menyoroti pada sikap Gubernur Anies Baswedan yang menyalahkan system e-budgeting. Menurut Inggard, sikap tersebut dinilai kurang bijaksana dimana seorang Gubernur yang menjabat menyalahkan system elektronik buatan gubernur yang terdahulu.

“Kurang bijak, kita kan ingin katakana kalau ada kesalahan ya itu tanggung jawab pimpinan. Kalau memang ada kurang baik di masa lampau kita haru sperbaiki” ujar Inggard yang juga di temui di Balai Kota Jakarta

Menurut wakil komisi A DPRD DKI ini, langkah Anies yang hendak membentuk system baru untuk e-budgeting 2021 itu lamban. Hal itu disebabkan Anies sudah memiliki Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan yang di singkat TGUPP kurang lebih berjumlah sebanyak 70 orang.

Seharusnya, sejak awal Anies harus sudah meminta pendapat tim nya terkait system elektronik APBD di DKI Jakarta.

“Harusnya dari awal waktu melihat (e-Budgeting) ini tidak pas ya tanya sama mereka dong. Bikin system yang bagus.” ujarnya

Politikus PAN “TGUPP, mana orangnya?”

Berbeda dengan respon dari politikus Geindra dan PKS, Fraksi PAN justru mempermasalahkan usulan anggaran dari TGUPP DKI Jakarta sebesar RP 19,8 Miliar yang di nilai terlalu tinggi oleh Fraksi PAN dan juga Gerindra

“TGUPP , mana orangnya? Ini mengajukan anggaran ini sesudah di potong menjadi RP 19 miliar lebih kurangnya “ ujar anggota fraksi Pan, Lukmanul Hakim.

Tidak hanya menurut PAN saja, menurut anggota Fraksi Gerindra, Syarifudin, anggaran tersebut menang terlalu besar di banding dengan anggaran yang lainnya.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *